Selain itu, untuk melaksanakan maksud tersebut pengembangan E-government diarahkan untuk mencapai empat tujuan menurut Inpres RI No. . Jurnal Sistem Informasi (JSI). Memberikan landasan berpikir bagi pengembangan sistem aplikasi e- Government yang komprehensif, efisien dan efektif Tahap – Tahap E-government Tahap E-Government menurut Inpres No. Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Herman Suryatman ketika memaparkan hasil Forum Group Discussion (FGD) saat kegiatan E-Government Summit 2016 di. 0%. (2014). Unexpected. Indonesia, Pemerintah Pusat. Dalam menerapkan e-government terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi, antara lain : 1) Minimnya peraturan daerah yang mengatur mengenai penerapan e-government. Dalam penggunaannya di dunia nyata, e-government memiliki berbagai dampak baik positif maupun negatif bagi masyarakat. Dokumen Sisfonas menyebutkan bahwa kondisi sistem informasi saat ini, antara lain: Pertama, eksisnya pulau-pulau informasi. Penerapan E-Government diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, kenyamanan serta aksesiblitas yang lebih baik dari pelayanan publik pemerintahan dan menyampaikan proses kepemerintahan yang. Dalam penelitian ini penulis melihat penerapan e-Government dengan pendekatan elemen-elemen sukses penerapan e-Government. harvard. Hukum dan Undang Undang. Qualitativedataanalysis:anexpanded sourcebook(2rded). Elektronik yang akan dikaji pada penerapan e-government di Kota Surakarta. 4. London:SagePublication. Masyarakat harus berfikir secara cerdas untuk memanfaatkan kemajuan teknologi. Seperti di tempat lain, Bojonegoro memiliki sistem baku seperti e-Musrenbang, e-Budgeting, e-Planning, e-Procurement, serta e-Monev. vi RINGKASAN Elga Goesman Verdiansyah Mittahul Huda, 2015. pada tahap publikasi situs oleh pemerintah atau baru pada tahap pemberian informasi. 1. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Seringkali pemerintah bingung harus memulai dari mana karena minimnya SDM dan SDA. PEGI : Pemeringkatan e-Government Indonesia PerKI SLIP : Peraturan Komisi informasi tentang Standar Layanan Informasi Publik PIKP : Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik PIP : Petugas Informasi Publik PNBP : Pendapatan Negara Bukan Pajak PSE : Penyelenggara Sistem Elektronik. Namun demikian, perlu optimalisasi penerapan Dilan ini karena hakikat transformasi digital tidak hanya merubah layanan biasa menjadi online atau dengan membangun aplikasi. Penerapan e-Government memerlukan perubahan baik dari segi proses bisnis (Business Penerapan E Government tentunya dapat memberikan manfaat lebih bagi masyarakat di samping keberhasilan pemerintahan dalam mengimplementasikan pemerintahan yang lebih baik sejak reformasi. Infrastruktur. Terbaru di awal Oktober. D. Jurnal Politikom Indonesiana. Soetomo Kota SurabayaPenerapan Inovasi Pelayanan Paspor Berbasis E-Government (Studi Kasus Pada Aplikasi SINGA KARMILA Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang) 108: Aditiya Nugroho, Siswidiyanto, Martina Purwaning Diah: KARAKTERISTIK KOMPETENSI & TAHAPAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BERBASIS KOMPETENSI (STUDI. One of the regional government that utilizes e-government in providing public services, especially licensing. penerapan Digital Government ; dan (5) menyusun dan menerapkan strategi pengembangan Digital Government secara berkelanjutan. Pertanyaan berbau iloso is ini sekilas terkesan basa basi, padahal kunci keberhasilan penerapan e--government berasal dari sini. Bagikan . Faktor-Faktor Sukses Penerapan E-Government Pada Grms (Government Resources Management System) Di Kota Surabaya Author: Julia Permata Maulidhia Subject: penerapan e-government , Government Resources Management System. Salah satu isi kerangka kebijakan dalam Inpres No. Lalu, untuk mencapainya diperlukan kesadaran. Salah satu bentuk penerapan e-government padakantor pemerintahan yang menerapkan suatu sistem yang menangani data kepegawaian adalah melalui SIMPEG. e-government sangat berhubungan dengan pelayanan publik, lebih lanjut lagi didukung oleh pernyataan Lee (2009) bahwa tujuan dari e-government adalah penyampaian layanan pemerintah kepada masyarakat dengan lebih efektif. Rujukan penelitian yang digunakan peneliti sebagai berikut: penelitian Nurillah Jajang Ota (2019) yang menemukan adanya hambatan dalam penerapan e-. terhadap . Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa banyak Negara termasuk Indonesia menerapkan e-government dalam berbagai bentuk. Djuhari Juma Wijaya – 11150930000061, Analisis Kualitas Layanan E-Government Menggunakan Metode E-Govqual Dan Importance Performance Analysis (IPA) (Studi Kasus : Badan Pusat Statistik) di bawah bimbingan Syopiansyah Jaya Putra dan Muhammad Nur Gunawan. Berdasarkan penelusuran, penerapan E-Government oleh Pemprov Riau telah dijalankan dengan pemanfaatan teknologi informasi jejaringan internet. Harvard JFK School of Government dalam Indrajit (2004) menjelaskan bahwa terdapat 3 aspek yang perlu diperhatikan dalam penerapan e-government yaitu: 1) aspek support, dimana dibutuhkan dukungan dari para pemimpin suatu organisasi untuk berkomitmen menyelenggarakan e-government. Hasil utama dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan e-government berpengaruh langsung terhadap kinerja pemerintahan melalui good government governance. Di tengah tantangan dunia menghadapi. Si dan Dr. 1. Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Herman Suryatman ketika memaparkan hasil Forum Group Discussion (FGD) saat kegiatan E-Government Summit 2016 di. 2. The Role of Internal Control in Enhancing Corporate Governance: Evidence from Jordan. Secara umum e-government dapat dikatakan sebagai suatu aplikasi berbasis komputer dan internet yang digunakan untuk meningkatkan hubungan dan layanan pemerintah kepada warga masyarakatnya atau yang sering disebut dengan istilah G2C (Government to. Pada intinya tata kelola pemerintahan yang baik melibatkan berbagai pihak secara terintegrasi. lingkungan Kabupaten Sleman. Dengan e-Government memungkinkan masyarakat luas dapat mengakses semua informasi pemerintah dan layanan melalui sebuah. internet terhadap penurunan korupsi. Salah satunya ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sidoarjo sebagai Kota Pendamping Surabaya dan juga yang letaknya strategis di Gerbangkertasusila, serta di level internasional Sidoarjo juga menjalin kerjasama dengan kota-kota di Asia Pacific yang. Penerapan e-Government melalui inovasi layanan administrasi kependudukan telah dilakukan peneliti sebelumnya dengan tujuan, teori, metode, dan hasil serta faktor yang berbeda. 554 serangan, dengan jumlah serangan malware sebanyak. Hasil E-readiness Penerapan e-government Kecamatan se-Kota Semarang. Penelitian ini mengevaluasi budaya organisasi terhadap penerapan e-Office pada proses administrasi Surat Menyurat. Pembangunan e. Return to Article Details E-Government Readiness: Penilaian Kesiapan Aktor Utama Penerapan E-Government di Indonesia (E-Government Readiness: Main Actor Readiness Assessment for E-Government Application in Indonesia) Download Download PDF. Alfi HarisImplementasi e-government, terkait pelayanan dan penyebaran informasi publik di Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia sudah baik dan dalam kategori sedang, dan masih perlu dilakukan perbaikan dan peningkatan. February 2020. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. e-Visum merupakan aplikasi mobile pelaporan kinerja pegawai untuk mendukung penerapan e-government. 1. E-Journal Ilmu Pemerintahan, FISIP, Unmul, 3 (3): 1433-1447. 2015. Bagaimana mungkin kita bicara tentang kegagalan. Mengembangkan sistem pelayanan yang andal, terpercaya, serta terjangkau masyarakat luas. Indrajit (2015)Ini Penyebab Penerapan "E-government" di Indonesia Belum Maksimal. Penerapan hal ini menuntut transformasi digital yang menyeluruh, baik dari sistem hingga SDM aparatur. Studi Penerapan E-Government Di Indonesia Dan Negara Lainnya Sebagai Solusi Pemberantasan Korupsi Di Sektor Publik. 3. 61 2. , dan Best, M. penerapan e-government di lingkup instansi publik. Hal ini mengngat bahwa stakeholder utama dari suatu sistem e-government adalah. com – Pemerintah telah menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) atau electronic government ( e-government) sebagai salah satu upaya. Dalam penyusunan rencana strategis pengembangan E-Government, pemerintah memiliki peranan sebagai pemberi kebijakan tentang strategi pengembangan E-Government, dalam hal ini Inpres tersebut. Berbagai penerapan e-Government bertipe G-to-G ini yang telah dikenal luas antara lain: • Hubungan administrasi antara kantor-kantor pemerintah setempat dengan sejumlah kedutaan-kedutaan besar atau konsulat jenderal untuk membantu penyediaan data dan informasi akurat yang dibutuhkan oleh para warga negara asing yang sedang. 1. Penerapan E-Government dibidang pendidikan menjadi perhatian khusus oleh Presiden Joko Widodo, selain dituangkan dalam kebijakan berupa peraturan presiden dan perangkat kebijakan lainnya, beliau juga menyampaikan dalam amanatnya pada beberapa kesempatan. Pada era 2000-an, terdapat. penerapan E-government di Indonesia masih belum optimal dan diperlukan beberapa upaya-upaya pemerintah dalam implementasi e-government untuk mewujudkan pemerintahan . Government atau pemerintah adalah lembaga-lembaga kenegaraan yang diberi hak, wewenang, dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan pemerintahan. Pemerintah sendiri sudah memiliki strategi dalam menerapkan sistem e-government, yaitu; 1/ Mengembangkan sistem pelayanan yang handal dan dapat terjangkau masyarakat luas dengan cara pemerataan jaringan komunikasi yang merata di seluruh wilayah. Berikut kumpulan peraturan-peraturan pemerintah terkait dan terkini seputar e-Government, sebagai berikut: Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018. Penerapan kebijakan e-government pada Dinas Pendidikan Provinsi D. Melalui indikator METEP yang telah ditetapkan oleh PBB, ukuran keberhasilan e-participation akan dilakukan menggunakan teori pengambilan keputusan. Manfaat Teoritis Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan referensi bagi. Jurnal SISFOKOM, Volume 08, Nomor 02, September 2019 ISSN : 2301-7988 E-ISSN : 2581-0588 DOI : 10. Sorong adalah kota terbesar kedua di Papua Indonesia, setelah Kota. Penerapan e-government dalam pelayan publik yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi berguna sebagai media informasi dan sarana komunikasi interaktif antara pemerintah dengan kelompok-kelompok masyarakat, kalangan bisnis maupun antar sesama lembaga pemerintahan. Semisal portal resmi pemda yakni riau. E-government adalah sistem pemerintahan yang berbasis teknologi komunikasi (IT). Manfaat E-Government berperan dalam mewujudkan good governance di Indonesia. E-PPDB. Di era globalisasi seperti saat ini, tidak heran apabila. A. Penerapan E-Government Dalam Peningkatan Pelayanan Publik (Studi pada Pelaksanaan Program e-Tax Pajak Restoran di Kota Malang). Raya Puspiptek, Serpong, Tangerang Selatan ABSTRAK Sistem pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, transparan, merupakan tantangan yang harus dijawab oleh lembaga pemerintahan dalam menjalankan fungsinya. Makalah ini akan mengkaji bagaimana keselarasan budaya organisasi dengan tujuan penerapan e-government. di suatu negara dijabarkan oleh Al. Tujuan penulisan ini adalah untuk mendeskripsikan penerapan e-government di Korea Selatan dan. Sejak setahun lalu Pemprov Riau telah menjalankan sistem elektronik dalam kegiatan pemerintahan (E-Government), sebagai tindak lanjut instruksi Presiden untuk mengedepankan. x, April 2014, hlm. Analisa Penerapan Aplikasi Pelaporan Kepegawaian Berbasis Web Pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Cilacap. . source: Google Images. Djuhari Juma Wijaya – 11150930000061, Analisis Kualitas Layanan E-Government Menggunakan Metode E-Govqual Dan Importance Performance Analysis (IPA) (Studi Kasus : Badan Pusat Statistik) di bawah bimbingan Syopiansyah Jaya Putra dan Muhammad Nur Gunawan. The emergence of demands from the public for public services, encourages the existing central and local governments to use information technology in the implementation of public services known as e-government. Guna mewujudkan Jakarta sebagai smart city, JSC bergerak berdasarkan 7 (tujuh) indikator, sebagai perwujudan ekosistem smart city 4. Ada sejumlah definisi tentang perencanaan strategis. publik. Budaya berbagi informasi dalam pemerintahan masih jarang. 2). 0714111330. Penerapan E-government di Indonesia Pertama-tama yang harus dilihat adalah bagaimana sistem pemerintahan berjalan sebelum penerapan E-government, karena untuk menjalankan E- government diperlukan suatu sistem informasi yang baik, teratur dan sinergi dari masing-masing lembaga. A. United Nations (UN) E-Government Survey 2020 telah menempatkan Indonesia pada peringkat 88 atas pengembangan dan pelaksanaan e-government atau sistem. Strategi Penerapan e-Government di Indonesia. 177 Wacana– Vol. Berikut 6 strategi pemerintah dalam penyusunan e-government: 1. Faktor yang mempengaruhi penerapan E-Government pemerintahan adalah ingin menyesuaikan diri terhadap zaman dan era modern dan terdapat banyaknya masalah yang mengakar dan mendarah daging pada. Adapun maksud tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan penerapan E-government di Kabupaten Lebong serta mengetahui kendala yang dihadapi)dalam implementasi E-government di Kabupaten. Produksi. Secara sederhana e-government bisa dipahami sebagai penggunaan teknologi digital untuk mentransformasikan kegiatan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan pelayanan publik (Forman, 2005: 27). Penerapan Layanan E-Government dalam Perwujudan Good Governance di Pemerintah Kota Malang Riski Febria Nurita | 239 | Istilah teknologi Informasi-TI (Technology Informa-tion-IT) digunakan untuk memproses data atau yang dikenal pula dengan pengelolaan sistem informasi (Management Information System-MIS). Nur, E. Bambang Santoso H. Hampir semua lapisan masyarakat tidak bisa lepas dari gawai. Created Date: 11/25/2020 9:44:51 AME-government adalah tentang membawa pemerintah ke dalam dunia internet dan bekerja dalam waktu internet. Layanan E-Government Tuban. Senin, 01 Nov 2010 17:35 WIB. 233, 29 April 2013 SERI 999 E-ARTIKEL SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI PROF. Tipe-tipe E-Government adalah Government-to-Citizen atau Government-to-Customer (G2C), Government-to-Business (G2B) serta Government-to-Government (G2G). Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam Pelayanan Publik. , 2017). Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 3(3), 435. Minimnya SDM TIK yang mendukung penerapan SPBE dapat mengakibatkan terganggunya penyediaan layanan SPBE (Kementerian PAN RB 2020). Grindle dalam Soeprapto (2006:11) capacity building merupakan upaya yang dimaksudkan untuk mengembangkan suatu ragam strategi dalam meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan responsibilitas. Mengurangi efek samping penerapan e-Government. Usaha pencapaian tujuan hasil akhir penerapan konsep ini harus memperhatikan dua hal, yaitu: proses transformasi elektronik dalam organisasi, serta dampak-dampak ikutannya. International Journal of Public Administration in the Digital Age, 6(3), 23–40. Lembaga pelaksanaa Nota Kesepahaman ini adalah Ditjen Aplikasi Informatika dan Divisi Kebijakan e-Government Kementerian Keamanan dan Administrasi Publik Republik Korea. History Accreditation. Isu E-government ini menjadi perhatian, tidak hanya di negara negara maju, hal ini juga nenarik perhatian di negara-negara berkembang, salah satunya adalah Indonesia. Surabaya. governance yakni penerapan kebijakan e-government. Publikasi. Penerapan e-Government di Indonesia sendiri dapat ditelusuri kembali sejak tahun 2001, melaluiPenerapan E-Government di Indonesia. 4. Vol. layanan dan untuk intervensi yang . Contoh Peta Solusi Aplikasi e-Government. Pada tahun 2019, aplikasi ini diluncurkan sebagai salah satu upaya penerapan e-government di DKI Jakarta. Analisis Penerapan E-government Pembahasan penerapan "-government disetiap SOPD adalah sebagai berikut. E-Government sebagai suatu mekanisme baru dalam interaksi antara pemerintah dan masyarakat, dalam pemanfaatan teknologi informasi terutama internet. Penerapan E-Government Ditingkat Kabupaten (Case Study Kabupaten Pelalawan Riau. These technologies can serve a variety of different ends: better. (2015). Pengaruh Penerapan E-Government Terhadap Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintah Di Pemerintah Kabupaten Cianjur, dari penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa penerapan e-government pada sebagian besar Dinas, Instansi dan Perkantoran di Kabupaten Cianjur berpengaruh sebesar 78,5% terhadap pelaksanaan tata kelola Dinas,. Perkembangan E-Government mengalami perkembangan yang stagnan. Penerapan inisiatif e-government telah menyebar di Indonesia dengan tingkat keberhasilan yang beragam. 19, No. 1. E-government. 4 E-government 2011 BAB II PENERAPAN E-GOVERNMENT DI INDONESIA A. Penerapan E – Government di Indonesia sendiri memiliki hambatan atau kendala sehingga membuat E – Government di Indonesia dapat mengalami kegagalan dalam implementasinya. Hal ini dapat merugikan pemerintah sendiri dan masyarakat karena selain mengeluarkan biaya yang besar dan waktu yang cukup lama namun belum dapat memberikan pelayanan. 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-government yang menginstruksikan setiap Gubernur dan Bupati/Walikota untuk. T. Hasil perhitungan menyatakan bahwa hubungan e-government terhadap efektivitas kerja pegawai sebesar 0,996 berdasarkan perolehan perhitungan rumus koefisien korelasi. Secara. Manfaat Penelitian Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah : a. Sragen, (2). Kedua, sarana dan prasarana, dukungan sarana dan prasarana juga. Approaches can be formal and informal. Hal ini didukung dengan e-leadership,The OECD E-Government Task Force. Pemerintah provinsi DKI Jakarta Kota Bandung dan Pandeglang menerapkan sistem e-governance lewat konsep smart city. , Good E-Government: Transparansi Dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Government, ed. mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi . Teori pokok yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori e. e-filling adalah sistem pelaporan pajak tahunan (SPT) yang dilakukan secara online. Berdasarkan penelitian tersebut bahwa penerapan E-Government Provinsi Riau dapat dikatakan berkualitas cukup baik dan dapat dilihat membawa dampak positif pada pemanfaatan E-Government masih namun diperlukan perbaikan perbaikan untuk menjaga kelangsungan implementasi E-Government. Google Citations. Masyarakat terus berharap pelayanan pemerintah dapat semakin baik, cepat, transparan, dan akuntabel (Tohirin, 2014). Usaha pencapaian tujuan hasil akhir penerapan konsep ini harus memperhatikan dua hal, yaitu: proses transformasi elektronik dalam organisasi, serta dampak-dampak ikutannya. P. E-GOVERNMENT. PENERAPAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK PADA SISTEMELEKTRONIK PEMERINTAHAN GUNA MENDUKUNG E-GOVERNMENT. Menerapkan E-Government pada era modern saat ini harus mementingkan3. fio agency. Dibalik penerapan E-Government, pasti ada kekurangannya, berikut beberapa kekurangan penerapan E-Government saat ini. Implementasi e-government akan menekan praktik curang dalam birokrasi, seperti pungutan liar, suap menyuap, bahkan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). United Nations melalui “‘ E-Government Survey 2020' telah merilis tingkat adopsi sistem e-goverment yang dilakukan berbagai negara.